Dawuh Kiai Zuhri, Hindari Sifat Memaksakan Diri di Luar Batas Kemampuannya

PROBOLINGGO - Terkadang ada seseorang yang memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Begitu pula menyampaikan pengetahuan karena untuk menjawab pertanyaan yang diajukan seseorang kepadanya, ia menjawab pula di luar batas kemampuan yang dimiliki. Memaksakan diri seperti ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pada pengajian kitab Riyadhus Sholihin di Masjid Jami' Nurul Jadid, KH. Moh. Zuhri Zaini Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dihadapan ribuan santrinya menyampaikan, dalam melakukan pengabdian baik dengan berdakwah,  mengajar dan melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, tidak boleh memaksa untuk mengerjakan diluar batas kemampuan dirinya.

Baca juga: Perbaikan Gizi dan Tanamkan Kemandirian Santri Melalui Pendampingan Pengolahan Susu dan Budidaya Lele

"Karena kita ingin naik haji, lantas berjalan kaki dari Indonesia menuju mekkah. Hal itu dilakukan kita karena tidak punya uang, itu takalluf (memaksakan diri), " dawuhnya.

Begitu pun seorang pendakwah, jangan memaksakan untuk berdakwah di luar batas kemampuannya. Khawatir dalam melaksanakan dakwah berharap imbalan berkait dengan urusan-urusan dunia.

Baca juga: Kukuhkan Maba Pascasarjana, Rektor Ajak Maksimalkan Kesempatan Studi di Tengah Pandemi

"Pendakwah jangan berharap hal-hal duniawi. Tapi kalau di dapat dengan cara diberi dan itu tanpa di minta itu tidak apa-apa, " ungkapnya.

Sebab pengabdian (dakwah) itu bukan usaha untuk mencari uang, kalau bisnis bertujuan mencari uang, " imbuhnya.

Baca juga: PWK Universitas Brawijaya Gelar Webinar, Kota Siaga Bencana, Indonesia sampai mana?

Menurutnya, orang yang mengabdi dengan ikhlas itu bukan berarti tidak boleh menerima imbalan, apalagi orang hidup termasuk para pendakwah, pengajar.  Ia pasti memiliki kebutuhan.

"Pendakwah bukan tidak boleh menerima imbalan, namun itu bukan tujuan utama. Dan imbalan itu diberikan tanpa di minta, " tegasnya.

Baca juga: Dekan FISIP UB Usulkan Perguruan Tinggi Jadi Institusi Alternatif Pengawal Demokrasi Berkeadaban